Banyak Siswa Keracunan MBG, Kapolri Tekankan Pentingnya Food Security

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menjadi sorotan nasional. Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan melalui penerapan Food Security di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sigit menegaskan, penerapan Quality Control (QC) wajib dilakukan sejak proses memasak, distribusi, hingga makanan tiba di tangan penerima manfaat.
"Saya selalu sampaikan pesan ke jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai dengan di tempat selalu dilakukan Quality Control dengan melaksanakan tes Food Security. Sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di sekolah semua dalam keadaan higienis siap saja karena itu menjadi penekanan kita khususnya di jajaran SPPG di bawah naungan Mabes Polri dan Polda jajaran,” ujar Sigit saat meninjau SPPG Pabelan, Polres Semarang, Senin (22/9/2025).
Kapolri menegaskan perlunya pengawasan ketat. Food Security bukan hanya soal gizi, tetapi juga higienitas dan keamanan makanan. Dengan 617 SPPG yang dibangun Polri (103 sudah beroperasi, 31 tahap persiapan, dan 483 tahap pembangunan), penerapan QC menjadi penentu suksesnya program.
“Polri berkomitmen untuk terus mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai modal utama menggapai visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Sigit.
Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 21 September 2025 tercatat 6.452 anak keracunan akibat program MBG. Kasus tersebar di Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.
Rincian per Provinsi (Data JPPI):
1. Jawa Barat: 2.012 anak
2. DIY: 1.047 anak
3. Jawa Tengah: 722 anak
4. Bengkulu: 539 anak
5. Sulawesi Tengah: 556 anak
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut maraknya keracunan ini menjadi “pembelajaran penting” untuk memperbaiki standar keamanan pangan. BPOM bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim investigasi untuk menelusuri akar masalah, mulai dari kualitas bahan, proses masak, distribusi, hingga sanitasi dapur.
Sementara itu, sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI, mengusulkan agar pengelolaan MBG dialihkan ke sekolah agar kontrol lebih ketat.
Editor : Enih Nurhaeni