BPK Soroti Data dan Alih Fungsi Lahan Pangan di Jateng, Beri Tiga Catatan Serius

Ia menambahkan, Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menjalankan seluruh koreksi BPK. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak mengurangi kontribusi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan, lanjut Taj Yasin, adalah menghidupkan kembali lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Untuk itu, Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” katanya.

Upaya serupa juga dilakukan di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya hilang akibat rob dan kini telah mengering mulai dikerjakan kembali untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Pemprov Jateng mendorong peningkatan produktivitas lahan yang masih tersedia.

“Kalau dulu satu hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” tegas Taj Yasin.

Editor : Enih Nurhaeni