Jokowi Minta Regulasi Pemilu 2024 Tidak Multitafsir dan Menimbulkan Perselisihan

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di Kementerian dan Lembaga serta pelaksana Pemilu yakni KPU dan Bawaslu RI semakin memasifkan sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

"Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024," ujar Joko Widodo saat memberikan pengantar dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

BACA JUGA:

Jokowi Tegaskan Pemilu 14 Februari 2024, Tak Ada 3 Periode

Ia meminta kementerian terkait untuk secara intens membicarakan hal tersebut kepada legislatif.

"Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," kata Joko Widodo.

BACA JUGA:

Jaga Demo 11 April, MUI Serukan Aparat Tak Pakai Peluru Tajam

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta anggaran Pemilu 2024 dijabarkan lebih detail lagi. Dengan demikian penganggaran menjadi lebih transparan dan dapat dipahami masyarakat Indonesia. Jokowi juga telah mendapatkan perkiraan anggaran untuk Pemilu 2024 yakni sebesar Rp110,4 triliun.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya, diperkirakan anggaran Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun, dan Bawaslunya Rp33,8 triliun," kata dia.

"Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN dan APBD. Dipersiapkan secara bertahap," imbuh Jokowi.

BACA JUGA:

Aksi Besar-besaran 11 April, PBNU: Demo Bukan Termasuk yang Boleh Batal Puasa

Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto