Indonesia Diminta Waspada, Konflik Hormuz Ancam Ekonomi hingga Stabilitas Nasional

SEMARAHG, iNewsJoglosemar.id — Ketegangan di kawasan Selat Hormuz dinilai bukan lagi isu geopolitik yang jauh dari Indonesia. Dampaknya disebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari harga energi hingga daya beli.

Pakar ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Jaka Aminata, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu jalur vital energi dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

“Ketika Hormuz terganggu, yang terdampak bukan hanya kawasan Teluk, tetapi juga Asia, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi, ongkos logistik, hingga inflasi impor,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Dosen International Economics and Finance, FEB Undip itu menjelaskan, dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya pulih, setiap gangguan di jalur strategis tersebut harus dipandang sebagai ancaman nyata. Bukan sekadar isu luar negeri, tetapi persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah mulai mengantisipasi dampak tersebut, salah satunya melalui kebijakan efisiensi anggaran. Langkah ini menunjukkan bahwa konflik di kawasan Hormuz telah dibaca sebagai ancaman terhadap stabilitas fiskal nasional.

“Jika tekanan energi meningkat, efeknya akan menjalar ke ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, biaya produksi, bahkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks itu, Jaka menilai politik luar negeri bebas aktif perlu diterjemahkan ulang secara lebih konkret. Indonesia, kata dia, harus tetap aktif dalam mendorong perdamaian, namun tidak kehilangan kemandirian.

“Bebas aktif hari ini harus berarti dua hal sekaligus: aktif mendorong de-eskalasi dan perundingan, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak terseret ke dalam orbit kekuatan besar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kemunculan forum “Board of Peace” yang dipromosikan oleh Donald Trump. Menurutnya, forum tersebut berpotensi mengurangi persepsi netralitas Indonesia jika terlalu dekat dengan kepentingan satu negara.

“Kalau forum perdamaian terlalu identik dengan satu kekuatan besar, maka tidak lagi dipersepsikan netral. Ini bisa mengurangi kepercayaan dari pihak lain,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa dalam diplomasi, kredibilitas adalah kunci utama. Indonesia harus menjaga posisi agar tetap diterima oleh berbagai pihak, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Sikap pemerintah yang berhati-hati terhadap forum tersebut juga dinilai tepat, termasuk pernyataan Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan keluar jika tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

“Artinya keterlibatan Indonesia harus selektif dan berbasis manfaat. Tidak boleh bersifat permanen,” ujarnya.

Jaka menyebut, ada tiga langkah penting yang harus dilakukan Indonesia. Pertama, aktif mendorong de-eskalasi dan dialog damai. Kedua, memperkuat ketahanan nasional di sektor energi, logistik, dan fiskal. Ketiga, menjaga jarak strategis dari desain perdamaian yang terlalu dekat dengan satu poros kekuatan global.

“Yang paling sulit adalah menjaga jarak, tapi itu yang paling penting untuk menjaga otonomi diplomasi Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan, kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga independensi di tengah tarik-menarik kepentingan global.

“Indonesia harus menjadi mediator yang menjaga jarak, tetap aktif mendorong damai, tapi tidak terseret kepentingan geopolitik pihak lain,” pungkasnya.

Editor : Enih Nurhaeni