MAGELANG, iNewsJoglosemar.id – Komisi A DPRD Provinsi Jateng menilai perlu adanya jaring pengaman untuk seluruh pegawai Bawaslu untuk memberi perlindungan saat bekerja. Mengingat tugas personel pengawasan selama proses Pemilu 2024 semakin ketat.
“Komisi A dan Pemerintah telah mendorong skema terbaik untuk penganggarannya, bisa digunakan itu, untuk salah satunya ya jaring pengaman ini seperti BPJS Ketenagakerjaan. Biar personel tenang saat bekerja,” terang anggota Komisi A, Soenarno, saat memimpin monitoring dan evaluasi (monev) Komisi A DPRD Provinsi Jateng di Bawaslu Kota Magelang, Kamis (30/11/2023).
Soenarno menambahkan, jaring pengaman bagi personel itu minimal BPJS Ketenagakerjaan. Proses pengawasan pemilu itu sangat membebani secara fisik dan mental sehingga butuh jaminan kesehatan/keselamatan bagi setiap personelnya.
Sebagai informasi, DPRD Provinsi Jateng telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini, Soenarno menjelaskan kegiatan pemilihan tersebut merupakan serangkaian yang panjang dan kini pemilu sudah masuk tahap kampanye. Dari kondisi itu, dibutuhkan jaminan atau upaya untuk personel penyelenggaran agar maksimal saat menjalankan tugasnya.
Politik Uang
Setelah membahas soal BPJS bagi personel pengawas, Komisi A melanjutkan diskusi dengan Bawaslu Kota Magelang soal penindakan politik uang, Jumat (1/12/2023). Pada kesempatan itu, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Stephanus Sukirno mendorong persiapan dari Bawaslu untuk mencegah tindak politik uang dan kecurangan pemilu.
“Sering kali kita membenarkan kebiasaan, kapan kita membiasakan kebenaran? Politik uang itu adalah suatu fenomena luar biasa yang bisa merusak demokrasi. Bagaimana jika dibiarkan akan membuat politik hanya bagi mereka yang punya uang, jatuhnya kapitalis. Perlu langkah preventif,” tegas Sukirno.
Untuk diketahui, di Kota Magelang ini hampir 50 persen pemilih adalah Pemilih Muda sehingga perlu diedukasi tentang politik, baik sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. “Alhamdulillah, sudah ada 18 Kampung Antipolitik Uang di Kota Magelang,” tambahnya.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
