Anggota Komisi C Siti Rosidah menambahkan, secara prinsip DPRD akan mendukung upaya OPD dalam memenuhi target pendapatan. Meski ada keterbatasan kendala masalah SDM, perlu ada solusi bersama.
“Pihak OPD termasuk Bapenda juga harus ngomong pada kami, (ini) kekurangannya, (ini) yang akan kami genjot. Tidak diam-diam,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala UPPD Samsat Pemalang Sulistyo Yuliutomo menjelaskan, ada beberapa kendala yang menjadi evaluasi untuk perbaikan. Seperti untuk PKB, terkendala masalah rendahnya kesadaran membayar pajak, bahkan ada wajib pajak yang lebih memilih membayar setoran angsuran.
“Untuk bea balik nama, faktor utamanya adalah masih rendahnya daya beli masyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya Plt Kepala UPPD Kota Pekalongan Agus Nugroho Adi menyebutkan, pihaknya juga sempat menggelar program penghapusan administrasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. “Kebijakan itu bagian dari upaya penyadaran masyarakat untuk membayar pajak,” ujarnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
