SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Heru Isnawan, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan sektor perhotelan mengalami perlambatan cukup signifikan pada awal 2025.
Menurut Heru, sejak Januari hingga April 2025, hampir tidak ada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dari instansi pemerintah yang biasanya menopang okupansi hotel hingga 50 persen. Kondisi tersebut memukul banyak pelaku usaha hotel di Jawa Tengah.
“Solusi dan inovasi yang bisa dilakukan sekarang adalah mengurangi ketergantungan pada segmen pemerintahan dan MICE dengan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujar Heru Isnawan dalam Sarasehan PHRI di Hotel Grasia Semarang, Kamis (15/5/2025).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PHRI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Polda Jawa Tengah untuk mendorong peran pelaku hotel dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan di wilayah ini.
Heru menjelaskan, dalam kondisi normal, sekitar 50 persen tamu hotel di Jateng berasal dari kegiatan MICE instansi pemerintah. Namun pada awal tahun ini, belanja pemerintah sangat minim, menyebabkan hotel kehilangan sebagian besar pendapatan.
“Itu sampai terus anggaran belanja pemerintah yang 50% sisanya yang kami rasakan memang ketika di awal tahun itu sampai dengan minimal April hampir sama sekali tidak ada event MICE dari pemerintah,” ungkapnya.
Ketidakhadiran belanja pemerintah juga membuat pasar swasta belum mampu menjadi substitusi. Heru menilai, efek domino dari lesunya belanja pemerintah berdampak luas, bukan hanya bagi hotel, tetapi juga UMKM yang menjadi pemasok produk dan jasa pendukung hotel.
“Kalau pemerintah tidak belanja itu ternyata pengaruhnya tidak hanya ke hotel tapi juga ke mana-mana,” katanya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
