Protes Guru Besar Tingginya Pajak PTN-BH: Dilepas Kepalanya, Dipegang Buntutnya

Dia menyebut, untuk mencapai level tersebut membutuhkan dukungan dana cukup besar agar meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu menambah anggaran penelitian untuk PTN-BH.

Selama ini, untuk melakukan riset dosen PTN-BH juga mendapatkan dukungan dana dari corporate social responsibility (CSR) perbankan dan perusahaan. Termasuk di antaranya adalah BUMN seperti Pertamina dan PLN.

Baca Juga

Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Hadiri Pengukuhan Guru Besar di UGM

“Dana riset dari pemerintah saat ini hanya untuk penelitian mendasar. Sehingga untuk melakukan lompatan riset butuh dana besar,” kata dia.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undip, Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T, menambahkan, jumlah publikasi internasional Scopus oleh dosen-dosen Undip realtif meingkat. Pada 2023,tercatat 1.675 penelitian yang telah terpublikasi. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya 1.476 publikasi.

“Kami menerapkan sistem informasi penelitian TRaCS LPPM yakni Tools of Research and Community Services. Menurut kami bagus, karena di sini semua laporan SPJ itu bisa terlihat, termasuk monitoring hasil dan lain sebagaianya,” kata dia.

Baca Juga

Rektor IPDN Jadi Guru Besar, Hadi Prabowo Bicara Transformasi Pemerintahan Digital

“Katanya Kementerian inginnya riset berbasis output tanpa SPJ, tapi faktanya semua auditor minta SPJ. Jadi kebijakan di Undip, SPJ adalah wajib. Jadi mereka (dosen) tetap membuat SPJ. Ketika diperiksa kapan pun kami siap. Dengan sistem ini maka penyimpanannya tidak hanya manual lagi tapi by system,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH mengusung tema "Penguatan Budaya Riset Trandisiplin di Perguruan Tinggi". Sidang dihadiri perwakilan 21 PTN-BH se-Indonesia untuk mendukung penelitian agar semakin bisa bersaing di kancah internasional.

Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto