Jalan Terang Fery Fadli, Pemijat Tunanetra Dibantu KUR Pegadaian Syariah

Pentahelix Collaboration

Pakar ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, memberikan pandangan kritis terkait program KUR. Menurutnya, dari sekira 65 juta UMKM di Tanah Air baru sekitar 20% yang mendapatkan akses KUR.

Dia juga mengungkapkan bahwa KUR belum sepenuhnya efektif dalam mendukung ekonomi UMKM. Salah satu kendala yang diidentifikasinya adalah tingginya tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada kredit mikro, karena syarat mudah tanpa agunan.

"Kalau kreditnya kurang baik ya seperti bagi-bagi uang saja. Masih perlu pembenahan penyaluran, itu pasti," ujarnya.

Esther menilai bahwa pemberian akses kredit keuangan oleh pemerintah merupakan langkah baik untuk mengatasi permasalahan modal bagi UMKM. Namun, dia juga menegaskan bahwa pendekatan ini harus diimbangi dengan pelatihan dan bimbingan teknis.

"Sebenarnya syarat-syaratnya pengajuan KUR sudah oke, tapi memang perlu diberikan bimbingan teknis. Misalnya, UMKM diberikan Rp25 juta, diberikan Rp5 juta dulu, jadi dibagi per termin, tidak langsung semua," paparnya.

“Setelah itu, melihat perkembangan UMKM secara bersamaan dengan pemberian pelatihan dan bimbingan teknis. Apabila sudah terbukti berhasil, baru diberikan Rp5 juta lagi pada termin berikutnya,” lanjut dia.

Direktur Program Indef (Institute for Development of Economics and Finance) itu juga menyatakan bahwa memberikan dana kepada UMKM saja tidak cukup. Pelaku UMKM perlu diajari dan dibimbing untuk mengelola usahanya dengan lebih baik.

"UMKM itu kalau cuma dikasih duit gitu aja enggak bisa. Jadi mereka harus diajari, diberikan bimbingan teknis, diberikan pelatihan, diberikan akses kredit, kemudian diberikan akses pasar. Baru UMKM itu bisa naik kelas," tegasnya.

Esther juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan dalam memberikan pembinaan kepada UMKM. Menurutnya, Pentahelix Collaboration, yang melibatkan berbagai pihak dari sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan.

"Ini zamannya kolaborasi, bukan pemerintah sendiri. Karena duit terbatas, terus kemampuan juga terbatas. Lebih ke Pentahelix Collaboration. Kalau perlu gandeng Bank Indonesia, itu juga punya program pengembangan UMKM-UMKM, gandeng juga perguruan tinggi. Pemerintah sebagai regulator memberikan regulasi yang kondusif," tutupnya.

Editor : Enih Nurhaeni