Sekolah Rakyat Permanen di Jateng Ditargetkan Beroperasi 31 Juli 2026, Kesiapan Asrama Dikebut

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penyelesaian pembangunan asrama, pemenuhan fasilitas dasar, hingga penyesuaian jumlah rombongan belajar (rombel).

Baca Juga

9 Sekolah Rakyat Resmi Beroperasi di Jateng, Prioritaskan Anak Keluarga Miskin

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).

Rapat koordinasi diikuti dinas sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana pembangunan, serta para kepala Sekolah Rakyat.

"Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada," kata Sumarno.

Baca Juga

Sekolah Rakyat Prabowo Model Asrama, Gus Ipul: Jateng Segera Finalisasi Lahan

Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah proses rekrutmen peserta didik, terutama pada jenjang sekolah dasar yang belum memenuhi target. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar di tingkat SD menjadi satu rombel, sementara kuota peserta didik dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki minat lebih tinggi.

Selain rekrutmen siswa, penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, khususnya asrama, juga menjadi fokus utama. Pasalnya, seluruh peserta didik Sekolah Rakyat permanen diwajibkan tinggal di asrama sebagai bagian dari konsep pendidikan yang diterapkan.

"Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap," ujarnya.

Sumarno juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif berkoordinasi apabila masih ditemukan kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sementara melalui penyediaan tangki air atau solusi lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Ia menegaskan seluruh pemerintah daerah perlu melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses penyelesaian. Penilaian tersebut harus mengutamakan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi peserta didik.

"Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak," katanya.

Sumarno menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kualitas fasilitas pendidikan yang disediakan harus benar-benar layak dan tidak boleh dikerjakan secara asal.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan pembangunan asrama Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum memang belum sepenuhnya rampung. Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal.

Septina mengungkapkan SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan 188 peserta didik untuk mengikuti tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Seluruh siswa tersebut nantinya akan menempati Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebutkan Jawa Tengah saat ini memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait berupaya mempercepat penyelesaian seluruh kebutuhan agar Sekolah Rakyat permanen dapat beroperasi optimal sesuai target tahun ajaran 2026/2027.

Editor : Enih Nurhaeni