Belanja Negara Berkualitas,Bentuk Kehadiran Negara Melalui Dukungan APBN untuk Penguatan Ekonomi DIY

YOGYAKARTA, iNewsJoglosemar.id - Kinerja APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Maret 2024 terus menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. 

"Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Maret 2024 terealisasi Rp5,27 triliun atau tumbuh signifikan 20,27% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama atau year on year (yoy)," kata Agung Yulianta selaku Kepala Kanwil DJPb DIY dalam konferensi pers di Kanwil DJPb DIY Selasa (30/4/2024) lalu.

 Dalam konferensi pers yang juga dihadiri Endang Widajati (Kepala BDK Yogyakarta), Turanto (Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI, KPPBC Yogyakarta), Agus Hernawanto Purnomo (Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP DIY), dan Tuti Kurniyaningsih (Kepala KPKNL Yogyakarta) itu disebutkan realisasi belanja negara itu dipengaruhi oleh pertumbuhan 2 komponen utama.

Yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh 42,54% serta TKD dan Dana Desa yang tumbuh 4,10%.  

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2,63 triliun (8,79% dari pagu belanja) atau tumbuh 42,54%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,30 triliun (27,18% dari pagu belanja) yang tumbuh cukup signifikan hingga 47,06% karena dipengaruhi oleh pembayaran THR tahun 2024. 

Lalu, realisasi Belanja Barang sebesar Rp927,33 miliar (16,98% dari pagu belanja) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp394,76 miliar (8,38% dari pagu belanja). 

"Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp2,64 triliun atau 25,13% dari alokasi," papar Agung.

Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Desa yang tumbuh 39,52%; Dana Keistimewaan tumbuh 28,53%; dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang tumbuh 2,93%. 

Selanjutnya, kinerja Pendapatan Negara mencapai Rp2,39 triliun atau tumbuh 22,75% sampai dengan 31 Maret 2024. 

Dua komponen Pendapatan Negara mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Pertama, penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1,449 triliun atau sekitar 22,36% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,484 triliun. 

Capaian ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,55% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 pada periode yang sama.

Kinerja penerimaan pajak ini ditopang dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau konsumsi masyarakat, adanya peningkatan pembayaran PPh 21 terutama pada sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan, adanya kenaikan disektor perdagangan besar dan eceran, serta pembayaran pajak karena dampak pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang menyatakan terjadinya kurang bayar.

Seluruh komponen penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan kecuali Pajak Lainnya yang disebabkan oleh penjualan benda meterai di Kantor Pos turun.  

Kedua, PNBP tumbuh 37,80% akibat masifnya kinerja Pendapatan BLU, terutama realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan. 

Penerimaan cukai sampai dengan Maret 2024 mengalami peningkatan 55,75% (yoy akumulatif). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh naiknya penerimaan cukai akibat dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan serta diperkuat dengan adanya peningkatan penerimaan cukai dari Ultimum Remidium. 

Sedangkan untuk penerimaan pabean terutama dipengaruhi penerimaan Bea Masuk BC 2.5, adanya Bea Masuk dari Gudang Berikat, dan denda administrasi pabean. 

Peranan fiskal terhadap percepatan transformasi ekonomi jangka pendek di Yogyakarta terwujud dalam bentuk pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. 

Dukungan fiskal terhadap pengendalian inflasi ada di tiga kementerian/lembaga yaitu Kementerian PUPR, BPS, dan Kementerian Pertanian yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, antara lain pembiayaan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, ketahanan sumber daya air, infrastruktur konektivitas serta penyediaan pelayanan informasi statistik.  

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta