Untuk itu, Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik, sesuai dengan roadmap pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
“Ke depan, menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear dari public complain,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian kondisi infrastruktur jalan juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dinilai menjadi penopang utama bagi kawasan industri, sektor pariwisata, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di Jawa Tengah.
Terkait jalan desa dan lingkungan, Luthfi menyampaikan bahwa penanganannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, koordinasi lintas daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
