Pengawas Pemilu Perlu Dibekali BPJS, DPRD Jateng: Biar Tenang Bekerja

Politik Uang

Baca Juga

Selamat! iNewsJoglosemar Raih 2 Karya Terbaik dalam Apresiasi Jurnalistik Bawaslu Jateng

Setelah membahas soal BPJS bagi personel pengawas, Komisi A melanjutkan diskusi dengan Bawaslu Kota Magelang soal penindakan politik uang, Jumat (1/12/2023). Pada kesempatan itu, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Stephanus Sukirno mendorong persiapan dari Bawaslu untuk mencegah tindak politik uang dan kecurangan pemilu.

“Sering kali kita membenarkan kebiasaan, kapan kita membiasakan kebenaran? Politik uang itu adalah suatu fenomena luar biasa yang bisa merusak demokrasi. Bagaimana jika dibiarkan akan membuat politik hanya bagi mereka yang punya uang, jatuhnya kapitalis. Perlu langkah preventif,” tegas Sukirno.

Untuk diketahui, di Kota Magelang ini hampir 50 persen pemilih adalah Pemilih Muda sehingga perlu diedukasi tentang politik, baik sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. “Alhamdulillah, sudah ada 18 Kampung Antipolitik Uang di Kota Magelang,” tambahnya.

Baca Juga

Perempuan Disabilitas Pengawasan Mandiri Pemilu 2024

Editor: M Taufik Budi Nurcahyanto