Langkah Kecil UMKM yang Dibesarkan Livin’ Merchant

Data Inventory

Bank Mandiri terus mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi Livin’ Merchant, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sistem manajemen inventaris yang terintegrasi. Dengan fitur ini, UMKM dapat mencatat bahan belanja, nilai transaksi, serta penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan.

Dengan adanya pencatatan yang sistematis, pelaku usaha dapat lebih mudah menganalisis tren bisnis mereka dan melakukan penyesuaian strategi. Selain itu, fitur ini membantu UMKM dalam memenuhi standar keberlanjutan dengan mencatat penggunaan bahan ramah lingkungan, yang semakin menjadi faktor penting dalam industri saat ini. 

Dari data yang dikumpulkan melalui Livin’ Merchant, Bank Mandiri dapat melakukan penilaian kelayakan kredit bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Informasi tentang stabilitas bisnis, volume transaksi, serta penggunaan bahan baku berkelanjutan akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank dalam memberikan pinjaman modal.

Dengan demikian, UMKM yang telah menerapkan praktik bisnis yang lebih hijau dan efisien memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan finansial guna memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Bank Mandiri juga menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM) bagi UMKM yang telah menunjukkan kelayakan finansial.

"Kami memastikan dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha, bukan konsumtif. Jika dana digunakan dengan baik, UMKM bisa naik kelas dan mendapatkan pembiayaan lebih besar," ujar Retno.

Tren Global

Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, S.A, PhD, implementasi teknologi hijau dalam sektor UMKM membutuhkan edukasi yang berkelanjutan.

"Jadi memang harus diedukasi kepada UMKM ya. Green teknologi bagi UMKM itu mahal. Misalnya, jika ingin usaha tetapi harus menggunakan energi terbarukan dan tidak boleh menggunakan energi fosil, tentu biayanya lebih tinggi. Tidak semua UMKM punya kemampuan finansial untuk langsung beralih, sehingga harus dilakukan secara bertahap. Tapi tetap harus didorong ke arah sana," ujar Esther.

Esther menegaskan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar tren, tetapi sudah menjadi tuntutan global. Indonesia pun telah berkomitmen dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional juga perlu selaras dengan tren ini.

Menurutnya, perlu ada insentif bagi UMKM yang menerapkan konsep ekonomi hijau. "UMKM yang sudah menerapkan green economy seharusnya mendapatkan stimulan, entah itu berupa insentif pajak, subsidi, atau bantuan lainnya," katanya.

Namun, Esther juga menyadari bahwa keterbatasan anggaran pemerintah menjadi tantangan dalam memberikan bantuan bagi pelaku usaha hijau. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar insentif diberikan dengan cara lain, misalnya melalui subsidi produk-produk ramah lingkungan yang harganya lebih terjangkau dibandingkan produk berbasis fosil.

"Jika UMKM menggunakan produk hijau seperti energi terbarukan atau bahan baku yang lebih ramah lingkungan, seharusnya ada subsidi. Ini akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan," tambahnya.

Salah satu contohnya adalah pemanfaatan kendaraan hybrid atau listrik untuk operasional usaha. Menurutnya, jika akses terhadap kendaraan atau alat produksi berbasis energi terbarukan lebih mudah dan murah, UMKM akan lebih terdorong untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Selain itu, teknologi digital juga dapat menjadi pendorong utama bagi UMKM dalam menerapkan praktik ramah lingkungan. "Di era digital, banyak informasi yang tersedia di internet mengenai penerapan green economy. Ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk mulai mengadopsi cara-cara produksi yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Esther juga menambahkan bahwa perubahan menuju ekonomi hijau harus dilakukan dengan pendekatan yang realistis. "Tidak semua UMKM bisa langsung berubah dalam waktu singkat. Tapi dengan dorongan yang tepat, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, perubahan ini bisa terjadi secara bertahap," pungkasnya.

Editor : Enih Nurhaeni