Upah Minimum Belum Jelas, Buruh Jateng Desak Kepastian Regulasi

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id — Ketidakpastian regulasi penetapan upah minimum masih menjadi kegelisahan utama buruh di Jawa Tengah. Isu tersebut mengemuka dalam Kongres I Federasi Serikat Buruh Seluruh Masyarakat (F-SB Semar) yang digelar di Hotel Siliwangi, Kota Semarang, Sabtu (13/12/2025).

Baca Juga

Rusuh Aksi May Day Semarang: 6 Orang Ditetapkan Tersangka, Polisi Buru Aktor Intelektual

Kongres yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB itu diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai serikat buruh di Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus ruang aspirasi buruh di tengah belum terbitnya aturan pemerintah terkait upah minimum.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, yang hadir dalam kongres tersebut, mengakui hingga saat ini regulasi upah minimum memang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum bisa melangkah lebih jauh dalam proses penetapan upah.

“Kalau bicara upah minimum, regulasinya sampai sekarang memang belum terbit dan itu menjadi ranah pemerintah pusat. Kami di daerah masih menunggu,” ujar Ahmad Aziz.

Baca Juga

FOTO: Ricuh Demo May Day di Semarang, Massa Dobrak Pagar Kantor Gubernur

Ia menegaskan, Pemprov Jawa Tengah terus mengakomodasi seluruh masukan dari serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, hingga Dewan Pengupahan Provinsi. Bahkan, perwakilan Dewan Pengupahan Jateng telah melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami selalu memonitor setiap hari. Begitu regulasi turun, kami akan segera melakukan rapat-rapat Dewan Pengupahan untuk membahas dan merumuskan rekomendasi upah minimum,” jelasnya.

Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan aturan tersebut akan diterbitkan. Ahmad Aziz menyebut, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, baik berupa peraturan, petunjuk teknis, maupun surat edaran kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Baca Juga

Demo May Day di Semarang Ricuh, Polisi Lakukan Skema Pemisahan Massa

Sementara itu, Ketua F-SB Semar, Nova Surya Setyawan, mengatakan kegelisahan soal upah menjadi salah satu latar belakang lahirnya federasi ini. Menurutnya, buruh membutuhkan organisasi yang solid dan mandiri untuk memperjuangkan kesejahteraan secara kolektif.

“Kami lahir dari kegelisahan yang sama, terutama soal kesejahteraan dan upah. Regulasi belum keluar, tapi buruh harus tetap bersiap dan bersatu,” kata Nova.

Ia menjelaskan, F-SB Semar merupakan gabungan dari tujuh serikat buruh tingkat perusahaan yang tersebar di sejumlah daerah seperti Grobogan, Blora, Jepara, Kendal, hingga wilayah industri lainnya di Jawa Tengah. Total anggota yang tergabung mencapai sekitar 9.600 orang.

Baca Juga

Demo May Day Ricuh, Begini Kronologi Massa Dobrak Pagar Kantor Gubernur Jateng

Dalam kongres tersebut, agenda utama difokuskan pada penguatan organisasi internal, termasuk pemilihan ketua dan pembentukan kepengurusan baru. Meski demikian, isu upah minimum tetap menjadi bagian penting dalam diskusi dan rekomendasi organisasi ke depan.

“Kita memang fokus pembentukan pengurus baru, tapi isu upah tidak bisa dilepaskan. Target kenaikan upah 2026 akan kami bahas lebih lanjut setelah aturan dari pusat keluar,” jelas Nova.

Selain upah, F-SB Semar juga menetapkan jaminan sosial sebagai program prioritas. Federasi ini menyoroti masih banyak buruh, khususnya pekerja informal, yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh.

Baca Juga

Serikat Pekerja KAI Aksi di May Day, Desak Perlintasan Sebidang Ditutup 

Kongres F-SB Semar turut dihadiri Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudhi Endras Wiendarto, perwakilan Polda Jawa Tengah, serta pimpinan sejumlah federasi dan serikat buruh lainnya. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat posisi buruh Jawa Tengah dalam menanti dan mengawal kebijakan upah minimum ke depan.

Editor : Enih Nurhaeni