Bupati Semarang Lantik 118 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan

Baca Juga

Senyum Sugeng Mengembang, Perajin Jaran Kepang Disabilitas Terima Bantuan Modal

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Bupati Semarang Ngesti Nugraha merombak jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang dengan melantik 118 pejabat eselon dan fungsional di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (30/7/2026). Dalam pelantikan tersebut, Ngesti menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi dilakukan murni untuk meningkatkan pelayanan publik, tanpa praktik jual beli jabatan.

Pelantikan itu meliputi tujuh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), 11 pejabat administrator dan pengawas yang mengalami mutasi maupun promosi, serta puluhan pejabat lainnya untuk mengisi kekosongan jabatan di berbagai perangkat daerah.

"Mutasi ini sebagai upaya evaluasi, penyegaran, sekaligus mengisi jabatan-jabatan yang kosong, terutama di eselon III dan IV. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Ngesti Nugraha usai pelantikan.

Baca Juga

942 Santri dan Pengasuh Pesantren Berebut Beasiswa Jateng, Begini Ujiannya

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyelesaikan tanggung jawab di jabatan lama dan cepat beradaptasi dengan tugas baru agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Segera selesaikan tanggung jawab pekerjaan yang lama dan segera menyesuaikan dengan jabatan yang baru. Yang paling penting, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar terus meningkatkan kinerja dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi, termasuk melalui pengawasan di media sosial.

Baca Juga

Limbah Jadi Prestasi, Karang Taruna Desa Manggihan Antar Kabupaten Semarang Tembus 5 Besar Jateng

"Media sosial sekarang sangat tajam. Karena itu kami minta seluruh ASN melaksanakan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Ngesti juga memberikan penegasan bahwa proses mutasi dan promosi pejabat di Kabupaten Semarang berlangsung secara profesional dan bebas dari praktik transaksional.

"Yang utama kami tekankan, mutasi dan promosi PNS di Kabupaten Semarang tidak ada jual beli jabatan. Ini perlu dipahami semua pihak dan masyarakat," katanya.

Baca Juga

Boarding Tak Lagi Pakai Tiket Kertas, Hampir Sejuta Penumpang KAI Daop 4 Beralih ke Face Recognition

Selain menyoroti kinerja ASN, Bupati Semarang turut mengingatkan para pegawai agar menjauhi praktik judi online yang dinilai dapat merusak kehidupan pribadi maupun profesional.

"Jangan sampai terpengaruh judi online. Biasanya kalau sudah terjerat, dampaknya menjual barang, kemudian lari ke pinjaman online. Keluarga bisa retak, bahkan berujung perceraian. Kalau sudah begitu, masa depan anak-anak juga akan ikut terdampak," ujarnya.

Ia berharap seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menjaga integritas serta menjalankan tugas secara optimal.

Baca Juga

Selamatkan Pesisir Utara Semarang, Mahasiswa Tanam 1.000 Mangrove di Tambakrejo

Pada pelantikan tersebut, sejumlah pejabat eselon II yang dilantik antara lain Petrus Triyono sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Budi Rahardjo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Alexander Gunawan Tribiantoro sebagai Sekretaris DPRD, M. Taufiqur Rahman sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Muhammad Muslih sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Semarang, Wenny Maya Kartika, melaporkan masih terdapat 35 jabatan struktural yang kosong. Rinciannya terdiri atas sembilan jabatan eselon II, empat jabatan eselon III, dan 22 jabatan eselon IV.

Menurut Wenny, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan ditargetkan rampung pada tahun 2026. Selain pejabat struktural, Pemkab Semarang juga melantik 17 pejabat fungsional, termasuk analis kebencanaan yang pelantikannya harus dilaksanakan sebelum 6 Agustus 2026.

Editor : Enih Nurhaeni