TEGAL, iNewsJoglosemar.id - Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi akan bertindak tegas melakukan pembekuan dan penurunan tayang produk pada sistem katalog yang tidak sesuai. Dia menerapkan prinsip terpercaya dan pro PDN (produk dalam negeri) dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa.
"Hari ini kami melakukan pengecekan pada lebih dari 2,2 juta produk yang ada di sistem katalog. Jika ada yang produk impor yang diklaim produk dalam negeri, atau harganya tidak wajar, akan segera dibekukan, bahkan turun tayang," tegas pria yang akrab disapa Hendi tersebut dalam rapat koordinasi pemakaian pemanfaatan katalog elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Hanggawana, Kota Tegal, Jumat (25/11/2022).
Sejalan dengan komitmen tersebut, Hendi menuturkan jika upaya LKPP itu juga dapat lebih membuka jalan bagi produk dalam negeri. Khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah.
"Lebih lanjut saya mendorong agar dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah bisa melakukan penyusunan berdasar pada produk yang di e-katalog, lalu dilakukan dengan metode mini kompetisi," tegasnya.
Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Yulianto Prihhandoyo, yang hadir mendampingi Hendi meminta pemerintah daerah bisa meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro kecil sebagai penyedia, untuk dapat menjalankan metode mini kompetisi.
"Bapak Kepala LKPP (Hendi) memiliki concern yang tinggi untuk produk dalam negeri usaha mikro kecil bisa tumbuh melalui katalog, maka itu ketika jumlah pelaku usaha lokal bisa ditingkatkan, ada mini kompetisi karena banyak penyedia," tekan Yuli.
Terkait hal tersebut, Kasi Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biro APBJ Pemprov Jawa Tengah, Prastisto Nugroho, menyebutkan jika di Jawa Tengah saat ini telah ada aplikasi Apik Lakoni yang sejalan dengan fokus LKPP.
"Apik Lakoni merupakan aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi UMKM agat bisa masuk e-katalog lokal. Mas Hendi sebagai Kepala LKPP juga ikut meluncurkan program ini," tuturnya.
Lebih lanjut, melalui aplikasi Apik Lakoni, Prastisto menerangkan jika Biro APBJ Pemprov Jawa Tengah mencoba memberikan kemudahan dan layanan konsultasi bagi para pelaku UMKM.
"Untuk layanan konsultasinya sendiri telah dibagi dalam 7 bahasan seputar katalog elektronik lokal Jawa Tengah dan informasi produk dalam negeri," jelasnya.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
