SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajaran dan pemangku kepentingan untuk memerangi pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi daring, yang dinilai dapat merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Kamis (19/6) di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang.
Dalam forum yang dihadiri OJK, BI, kepala daerah se-Jawa Tengah, serta pelaku industri jasa keuangan, Taj Yasin menegaskan bahwa TPAKD merupakan wadah strategis untuk membangun kekuatan ekonomi daerah sekaligus mendorong kesejahteraan warga.
“TPAKD ini merupakan wadah bersama seluruh lembaga dan pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mari kita menyatukan semua ikhtiar melalui TPAKD,” kata Taj Yasin.
Ia menekankan bahwa kekuatan ekonomi rakyat harus dijaga dari ancaman baru seperti pinjol ilegal dan judi daring.
“Kita perlu mencetak pelaku ekonomi baru yang tangguh. Di sisi lain, diperlukan komitmen kuat untuk memerangi pinjaman online ilegal dan judi online yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
TPAKD Fokus Perluas Akses Keuangan dan Ketahanan Pangan
Rangkaian Rakorda tahun ini mengangkat tema “Mengakselerasi Pembangunan Daerah Melalui Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berkelanjutan”. Deputi Komisioner OJK Bambang Mukti Riyadi menjelaskan peran penting akses keuangan dalam pertumbuhan daerah.
“Akses keuangan memiliki peran strategis sebagai katalis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi global menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan berkontribusi sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menyebut strategi closed loop sebagai pendekatan kunci dalam pengembangan ekonomi berbasis agrikultur unggulan.
“Skema ini menjadi instrumen pengendalian risiko kredit dan operasional, memperkuat hilirisasi, serta meningkatkan kapasitas produksi berbasis inovasi teknologi,” imbuhnya.
Empat Daerah Siap Implementasi Closed Loop
Rakorda ini menghasilkan penandatanganan komitmen pengembangan ekonomi daerah melalui skema closed loop di empat kabupaten:
1. Sragen dan Cilacap: sektor pertanian (komoditas padi dan jagung)
2. Demak dan Jepara: sektor perikanan kelautan (komoditas rajungan)
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan: 33.332 Peserta dan 4.818 Akun Baru
Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Agus Prasutio, memaparkan pencapaian program TPAKD tahun 2024, termasuk:
1. Pengembangan ekosistem padi dan jagung di Grobogan
2. Pembentukan Duta Literasi Keuangan (Perintis)
3. 365 kegiatan edukasi di 35 kabupaten/kota
4. 33.332 peserta dan 4.818 akun keuangan baru
“Keberhasilan program ini akan kami lanjutkan dan perluas ke kabupaten/kota lainnya di tahun 2025,” tegas Agus.
Program TPAKD 2025: Serius Hadapi Tantangan Ekonomi Digital
TPAKD Jawa Tengah menetapkan tiga fokus utama:
1. Program Reguler: Ayo Jateng Menabung, KUR, Kredit Melawan Rentenir (KPMR), subsidi bunga pertanian
2. Program Unggulan: Ekosistem pertanian dan kelautan, Duta Literasi Keuangan, KKN Tematik
3. Program Tematik: Investment Competition tingkat SMA se-Jawa Tengah
OJK: Literasi dan Inklusi Kunci Hadapi Pinjol dan Judi Online
Kepala OJK Jateng, Hidayat Prabowo, mendukung pernyataan Taj Yasin dan menekankan bahwa edukasi dan perlindungan konsumen adalah kunci untuk meningkatkan ketahanan keuangan masyarakat.
“Peningkatan akses keuangan dapat terwujud apabila industri jasa keuangan memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, sekaligus diimbangi dengan upaya edukasi serta perlindungan yang memadai bagi konsumen dan masyarakat,” jelas Hidayat.
OJK mencatat indeks literasi keuangan di Jawa Tengah mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan 80,51%, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.
Komitmen Jateng Menuju Ekonomi Mandiri dan Bebas Pinjol Ilegal
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, BI, dan seluruh pemangku kepentingan, Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, serta bebas dari jebakan keuangan ilegal.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
