Solusi Kesehatan Masyarakat
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada Desember 2022 Kabupaten Semarang termasuk dalam 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang meraih UHC dengan cakupan kepesertaan ≥ 95% dari total penduduk.
Per 30 April 2025, cakupan Program JKN di wilayah Jawa Tengah–DIY telah mencapai 98,82 % (± 41,675 juta jiwa). Untuk Provinsi Jawa Tengah saja capaian mencapai 98,77 % (± 37,958 juta jiwa) dari total populasi semester II 2024 sekitar 38,430 juta jiwa.
Kabupaten Semarang sebagai bagian dari wilayah ini turut memberikan kontribusi terhadap capaian tinggi tersebut. Dalam laporan ini disebutkan pencapaian sekitar 98 % menunjukkan adanya peningkatan kepesertaan JKN secara signifikan setelah intervensi mobil layanan keliling dan MCS.
Menurut data semester II tahun 2024, peserta JKN di wilayah kerja BPJS Ungaran telah mencapai 2.336.816 jiwa dari total populasi 2.381.914. Kabupaten Semarang sendiri telah mencapai cakupan JKN sebesar 98,08%, dengan tingkat keaktifan peserta 77,24%.
Artinya, wilayah ini telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Sebuah pencapaian yang diapresiasi pemerintah pusat. Namun UHC bukan akhir. Justru menjadi awal dari kerja keras yang lebih panjang.
Subkhan menegaskan, capaian ini hanya mungkin terjadi karena kerja sama seluruh pihak. Salah satunya Pemkab Semarang yang menganggarkan Rp54 miliar untuk membiayai peserta PBI daerah di 2025.
Tak hanya itu, Rp6,3 miliar juga disiapkan untuk mengaktifkan kembali 21.158 peserta JKN yang sebelumnya dinonaktifkan. Ia berharap BPJS Kesehatan terus menjangkau pelosok desa dan memperkuat pelayanan digital.
“Ini bentuk komitmen agar tak ada warga kehilangan perlindungan kesehatan,” kata Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.
Retna Hanani, S.Sos, MPP, pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip), menyebut program BPJS Keliling dan MCS sebagai solusi nyata untuk mengatasi kendala geografis di pedesaan.
“Kebijakan BPJS Ungaran ini menurut saya sangat tepat. Berdasarkan penelitian saya tentang capaian Universal Health Care (UHC) di Jawa Tengah, salah satu penyebab tidak tercapainya UHC adalah tidak meratanya akses kepesertaan warga ke program perlindungan kesehatan salah satunya JKN,” ungkap Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP Undip itu.
“Masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung lebih sulit mendapatkan akses kepesertaan JKN dibandingkan masyarakat urban. Oleh karena itu, upaya BPJS keliling di puskesmas-puskesmas akan membantu warga di daerah terpencil agar mereka semakin mudah menjadi peserta JKN,” lanjutnya.
Namun ia juga mengingatkan agar program ini dijalankan secara konsisten dan disosialisasikan secara masif. Sebab, program ini merupakan bentuk kehadiran negara ke rakyat, dan sasaran utamanya adalah warga yang paling membutuhkan.
“Program ini akan efektif jika dilakukan secara rutin dan sosialisasinya masif kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini sangat penting untuk meningkatkan cakupan kepersertaan JKN,” tandasnya.
Perubahan itu nyata. Ia datang bukan dari pusat kota, tapi dari niat tulus negara untuk hadir. Dengan BPJS Keliling dan MCS, harapan tak lagi ditunggu dari atas. Ia turun, perlahan, bersama printer, meja lipat, dan senyum hangat para petugas.
Dan di sana, di kaki gunung yang dahulu sunyi, kini terdengar sapaan yang paling menenangkan: “Sudah daftar, Bu?”
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
