Massa Tolak Geothermal Ungaran Datangi DPRD, Surat Aspirasi Meluncur ke Presiden Prabowo

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Gelombang penolakan terhadap rencana proyek panas bumi (geothermal) di Gunung Ungaran dan Telomoyo terus memanas. Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Masyarakat (Barmas) Kabupaten Semarang mendatangi gedung DPRD untuk menyuarakan penolakan mereka.

Alih-alih pulang dengan tangan kosong, aspirasi mereka langsung difasilitasi dan dilayangkan ke meja Presiden Prabowo Subianto. Surat resmi bernomor 170/.../2026 tersebut dilayangkan atas nama lembaga DPRD Kabupaten Semarang dan ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga

Aksi Teatrikal Tolak Geothermal, Takbir Bergema di Depan Kantor Bupati Semarang

Langkah ini diambil sebagai bentuk penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa mereka belum mengambil sikap politis terkait proyek tersebut.

"Kami belum bisa bersikap karena kami juga belum tahu sama sekali. Belum ada satu lembar dokumen pun yang masuk ke kami tentang geothermal di Gunung Ungaran," tegas Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, saat ditemui di gedung dewan, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, surat yang dilayangkan murni bertujuan memfasilitasi tuntutan warga. "Penyampaian aspirasi kami teruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Empat Tuntutan Warga dalam Surat

Baca Juga

Pendopo Kabupaten Semarang Tutup Pintu untuk Peserta Long March Tolak Geothermal Ungaran

Ketua Barmas Kabupaten Semarang, Nadirin, menyambut baik respons cepat DPRD tersebut. Menurutnya, surat tersebut memuat empat tuntutan utama yang tak bisa ditawar.

"Surat tersebut memenuhi tuntutan kami keempat-empatnya. Jadi insyaallah hari ini langsung diposkan ke Presiden," kata Nadirin.

Dalam surat yang diteruskan ke Presiden Prabowo, Barmas merinci empat poin tuntutan mendesak. Pertama, menolak eksplorasi panas bumi di seluruh Indonesia. Kedua, mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/EK.04/MEM.E/2026 tentang Penetapan Perusahaan Panas Bumi di wilayah kerja Gunung Ungaran dan Kendal.

Baca Juga

Krisis Air Belum Teratasi, Warga Ngoho Kini Dihantui Pengeboran Gunung Ungaran

Ketiga, merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Terakhir, mendesak Presiden untuk mereshuffle Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Khawatir Krisis Air dan Situs Bersejarah

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Nadirin membeberkan hasil kajian lapangan mereka ke sejumlah titik geothermal yang telah beroperasi, seperti Dieng dan Gunung Ijen. Mereka menemukan fakta mengerikan terkait dampak lingkungan yang ditinggalkan.

"Kami sempat ke Dieng, banyak sekali tanah yang tandus. Kami khawatir, karena Gunung Ungaran ini sumber air dari kabupaten kota sekitar. Kalau sampai jadi, nanti debit air dari Gunung Ungaran akan berkurang banyak. Nanti akan berdampak ke Rawa Pening atau aliran yang ngalir untuk pertanian di Demak dan Kendal," ungkap Nadirin.

Selain krisis air, kawasan Gunung Ungaran juga dinilai kaya akan situs purbakala. Banyak peradaban masa lalu yang jejaknya tercecer di lereng gunung. Barmas menilai proyek ini akan mengancam kelestarian cagar budaya.

"Ternyata memang di Gunung Ungaran banyak sekali situs-situs yang tercecer di lereng gunung. Jadi kita harus tahu bahwa memang inilah sejarah budaya, bahwa peradaban pernah terjadi di wilayah kita," tambahnya.

Pemkab Fokus Pilkades

Di sisi lain, Asisten 2 (Perekonomian dan Pembangunan) Pemerintah Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo, mengaku belum bisa berkomentar banyak. Sebab, hingga saat ini Pemkab belum menerima surat resmi dari Kementerian ESDM. Pemerintah daerah juga sedang fokus mengurus Pilkades yang berlangsung hingga Desember mendatang.

"Secara surat Pemda belum ada, dari ESDM maupun dari provinsi. Dan kita ini fokus Pilkades, jadi memang belum," ujar Budi.

Meski begitu, Budi menegaskan Bupati Semarang telah meminta proyek geothermal di Telomoyo dihentikan sementara waktu karena pertimbangan konduktivitas wilayah.

"Pak Bupati meminta dihentikan karena konduktivitas wilayah. Sementara ini kita fokus Pilkades dulu sampai selesai di bulan Desember," pungkasnya.

Editor: Enih Nurhaeni