Peluang Besar
Sore menjelang, saya menemui Nur Rormad (33), seorang pengepul garam muda di Babalan. Di bawah atap gudang bambu besar, karung-karung garam tersusun rapi menunggu diangkut ke luar daerah.
“Saya buka usaha ini setelah lulus kuliah pada 2017,” katanya. “Awalnya kecil, cuma bantu orang tua. Sekarang ada 25 sampai 40 pekerja, tergantung musim.”
Setiap hari, ia bisa menampung 15–20 ton garam dari petani sekitar. “Kalau stok kurang, saya ambil dari daerah tetangga Jepara, Pati, Pasuruan, hingga Madura. Pasarnya luas, dari Lampung sampai Sumatera Barat,” jelasnya.
Harga jual garam olahan lokal saat ini berkisar Rp1.900–Rp2.000 per kilogram untuk kualitas KW1. Namun, karena cuaca tak menentu, kualitas garam tahun ini lebih bervariasi. “Banyak yang KW3. Kadang hujan turun di tengah proses kristalisasi, ya hasilnya rusak,” katanya.
Menurut Nur, potensi pasar garam masih sangat besar. “Indonesia masih impor garam industri. Padahal kalau dikelola serius, garam rakyat kita bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya dengan semangat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendirikan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu sebagai bentuk nyata mengangkat program swasembada garam nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.
“Proyek K-SIGN diharapkan membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan garam tanpa harus bergantung pada impor, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal serta menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Rote Ndao dan sekitarnya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Trenggono menegaskan, pembangunan K-SIGN dirancang dengan konsep modernisasi, dilengkapi tambak garam modern, sistem otomatisasi pemantauan kadar garam, serta fasilitas washing plant dan refinery. Dengan target produksi 2,6 juta ton per tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2 triliun serta membuka peluang investasi bagi BUMN dan swasta.
“Dengan sistem terintegrasi, nilai tambah dari industri pergaraman diharapkan tetap berada di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan garam industri pangan, farmasi, maupun kimia,” jelasnya.
Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pergaraman Nasional. Melalui Perpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada garam pada akhir tahun 2027. Regulasi itu menekankan peningkatan produktivitas dan efisiensi, sehingga garam dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan industri farmasi, pengeboran minyak, industri kimia, serta kosmetik tanpa ketergantungan impor.
Pemerintah juga menyiapkan peta jalan pengembangan industri garam yang mencakup modernisasi tambak rakyat, penguatan riset, serta keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan dan hilirisasi garam nasional. Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao merupakan proyek strategis yang dirancang sebagai model industri pergaraman terintegrasi pertama di Indonesia. Kawasan ini mencakup tambak modern, fasilitas pemurnian, serta sistem logistik yang memastikan rantai pasok garam tetap efisien dari hulu hingga hilir.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kebutuhan garam nasional setiap tahun mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara kapasitas produksi nasional baru di kisaran 2,7 juta ton. Dengan proyek K-SIGN dan perluasan lahan produksi berbasis teknologi, pemerintah menargetkan produksi garam bisa meningkat menjadi 5 juta ton per tahun pada 2027.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
