SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu global yang dibicarakan dalam forum internasional. Dampaknya mulai dirasakan langsung masyarakat, termasuk warga di pesisir Jawa Tengah yang menghadapi banjir rob hingga kesulitan mendapatkan air bersih.
Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro (Undip) Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D, mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu tantangan besar dunia saat ini. Menurutnya, jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global.
“Masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting. Jika kita tidak bicara tentang lingkungan, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia,” kata Wijayanto, usai pembukaan International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries (ICISPE) yang digelar Fisip Undip di Semarang, Jumat (11/9/2026).
Ia mencontohkan dampak perubahan iklim yang dirasakan saat dirinya berkunjung ke Prancis pada akhir Juli 2026. Saat itu, Prancis mengalami musim panas dengan suhu ekstrem yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia.
Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan persoalan yang jauh dari kehidupan manusia. Dampaknya juga terlihat di Indonesia, termasuk di wilayah pesisir Kabupaten Demak.
“Di Indonesia, di Semarang dalam hal ini, kita tahu bahwa di daerah Undip ini dekat dengan Pantura Jawa. Di pesisir itu seperti Demak misalnya ada banjir yang terjadi karena perubahan iklim juga sebenarnya,” ujarnya.
Banjir rob membuat sejumlah wilayah pesisir Demak berulang kali terendam. Persoalan tidak berhenti pada rumah dan lingkungan yang kebanjiran. Warga juga menghadapi persoalan air bersih karena air di wilayah terdampak menjadi asin dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Di sana airnya asin sehingga tidak bisa dikonsumsi sehari-hari,” kata Wijayanto.
Menghadapi persoalan tersebut, Undip berupaya mengambil peran sebagai perguruan tinggi yang berada di kawasan Pantura. Salah satunya melalui pengembangan mesin desalinasi untuk mengolah air asin atau payau menjadi air yang dapat digunakan masyarakat.
Wijayanto mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Undip untuk hadir di tengah masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kita hadir di daerah-daerah yang mengalami kebanjiran itu, mengalami rob itu, kesulitan air minum itu dengan mesin desalinasi yang mengubah air asin, air payau menjadi air siap minum,” ujarnya.
Persoalan lingkungan tersebut juga menjadi pembahasan dalam 11th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries (ICISPE) yang digelar Fisip Undip di Semarang, 11-12 September 2026. Konferensi internasional tersebut mengangkat berbagai isu terkait tata kelola lingkungan dan perubahan iklim.
Dekan Fisip Undip Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin mengatakan tema yang diangkat berkaitan dengan penguatan governance ekologi, mulai dari tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, hingga tata kelola lingkungan dan iklim.
Menurutnya, forum internasional tersebut mempertemukan akademisi dan peneliti dari Indonesia maupun negara lain untuk membahas persoalan lingkungan dari perspektif tata kelola.
“Tapi ini adalah memperkuat governance ekologi. Jadi, tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, tata kelola lingkungan,” kata Teguh.
Salah satu isu yang dibahas adalah environmental digital governance. Menurut Teguh, pengelolaan lingkungan saat ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga membutuhkan dukungan teknologi dan sistem digital.
Konferensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Fisip Undip memperkuat posisi akademiknya di tingkat internasional. Teguh mengatakan Fisip Undip kini telah masuk jajaran 500 besar dunia dan menargetkan dapat menembus peringkat 300 dunia dalam beberapa tahun mendatang.
Ia menyebut produktivitas riset menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut. Berbagai seminar dalam konferensi diharapkan menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Scopus.
Isu lingkungan sendiri mendapat porsi besar dalam konferensi. Buku konferensi mencatat sejumlah sesi khusus mengenai climate governance, termasuk pembahasan tentang tata kelola lingkungan, ketahanan iklim, banjir rob, pengelolaan sampah, hingga kebijakan energi dan lingkungan.
Wijayanto menilai persoalan lingkungan yang dibahas dalam forum internasional tersebut pada akhirnya harus kembali kepada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
“Ini problem yang nyata, bukan satu problem yang elit tapi juga justru problem yang empirik yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat kita,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kota Semarang. Kawasan yang sebelumnya relatif jarang mengalami banjir, seperti Simpang Lima, kini juga mulai menghadapi persoalan genangan.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim membutuhkan respons bersama, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, masyarakat dan berbagai pihak lainnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
