Minim Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jadi Masalah Serius di Jateng

Baca Juga

Takmir Masjid di Kota Semarang Deklarasi Anti-KDRT

Data Tidak Terbuka untuk Publik

Minimnya integrasi membuat hasil pengolahan data kekerasan belum bisa diakses publik secara transparan, padahal hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Situasi tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang angka kekerasan yang sebenarnya terjadi, serta menghambat koordinasi antar lembaga penanganan di daerah.

Baca Juga

Darurat KDRT! Kurang 4 Bulan Terjadi 81 Kasus di Kota Semarang

Menjawab persoalan itu, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meluncurkan aplikasi E-KATENG (E-Kekerasan Jawa Tengah).

Platform digital ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk mengintegrasikan data kekerasan perempuan dan anak secara menyeluruh, mulai dari kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan.

Aplikasi yang dapat diakses di laman [https://e-kekerasan.jatengprov.go.id/v2](https://e-kekerasan.jatengprov.go.id/v2) ini diklaim mampu mengelola laporan kasus secara digital, mencatat data ABH, serta menyajikan dashboard publik yang menampilkan data kekerasan secara terbuka dan real time.

Baca Juga

Suami Cekik Istri saat Akan Wudhu, Ternyata Digugat Cerai

Transformasi Digital Jadi Keharusan

Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Wusani Setyaningsih, menegaskan pentingnya transformasi digital di sektor perlindungan perempuan dan anak.

“Pengembangan aplikasi E-Kekerasan Jawa Tengah ini sudah harus segera dilakukan mengingat transformasi di sektor pemerintahan terus dinamis dan berkembang,” ujar Wusani.

Ia menilai, E-KATENG akan membantu mempercepat pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berbasis data yang lebih akurat.

“Dibutuhkan upaya strategis untuk mengoptimalkan fungsi aplikasi sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak,” tambahnya.

Meski sudah resmi diluncurkan, E-KATENG masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan agar dapat berfungsi optimal di semua daerah. Dukungan lintas lembaga, mulai dari aparat penegak hukum, layanan kesehatan, hingga lembaga masyarakat, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem ini.

Editor : Enih Nurhaeni