PURWOREJO, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo mengusulkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi perangkat desa dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-2 yang digelar di Balai Pertemuan Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Sabtu (26/04/2025). Usulan ini langsung direspons oleh Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi.
Ketua PPDI Purworejo, Erwan W Ashari, dalam forum tersebut menegaskan bahwa perjuangan untuk memperoleh hak tambahan seperti THR harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari perangkat desa.
"Kita ini organisasi profesi yang harus konsekuen dan konsisten. Kalau ingin mendapat lebih, seperti Siltap atau THR, maka harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Nolkan tagihan PBB, majukan desa, maka apa yang kita harapkan bisa tercapai," ujar Erwan, Sabtu (26/4/2025).
Erwan juga menyinggung tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Purworejo yang mencapai Rp13 miliar, sebagai tantangan besar yang harus diselesaikan oleh para perangkat desa.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menyatakan apresiasinya terhadap gagasan pemberian THR bagi perangkat desa. Ia menilai langkah tersebut positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi perangkat desa.
"Dengan kinerja yang meningkat, pendapatan daerah juga akan naik. Prioritas kami salah satunya adalah mengupayakan THR bagi pamong dan kepala desa. Tapi tentu harus melalui pembahasan bersama dan sesuai regulasi," ungkap Dion.
Dion menegaskan bahwa proses realisasi THR harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Lebih jauh, Dion mengajak perangkat desa untuk aktif mendukung program-program pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan penguatan sektor investasi manufaktur yang diharapkan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di Purworejo.
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga menyampaikan dukungannya atas aspirasi pemberian THR untuk perangkat desa.
"Kami akan koordinasikan lebih lanjut agar prosesnya sesuai aturan. Harapannya, ini bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan perangkat desa," kata Tunaryo.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
