Pejabat Ingin Terima Parsel Lebaran? KPK Wajibkan Syarat Ketat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara agar menolak pemberian parsel atau hadiah dalam bentuk apa pun dalam rangka Lebaran 2022.

KPK juga meminta instansi pemerintah untuk menerbitkan imbauan internal terkait larangan para penyelenggara negara menerima hadiah menjelang Lebaran.

Baca Juga

KPK Sebut Banyak BUMDes Abai Laporan Keuangan, Desa Banyubiru Diingatkan Jelang Penilaian 2027

BACA INI:

Mafia Minyak Goreng, Jokowi: Saya Minta Diusut Tuntas Supaya Tahu Siapa yang Bermain!

"Menjelang momentum Lebaran atau hari raya ini, KPK mengimbau pimpinan KLPD dan BUMN/D untuk memberikan imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga

Sepekan Usai Etik Suryani OTT KPK, Gubernur Jateng Ajak Lari 2.000 Peserta di Hari Jadi Sukoharjo

Lebih lanjut, Ipi menginformasikan bahwa jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak dapat menolak gratifikasi karena kondisi tertentu, maka wajib melaporkan kepada KPK. Penyelenggara negara wajib lapor paling lambat 30 hari kerja sejak hadiah maupun fasilitas itu diterima.

BACA INI:

Agenda Padat! Jokowi Terbang ke Jatim Resmikan Bandara hingga Bagikan Bansos

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Pekalongan Terkait Kasus Fadia Arafiq

Editor: M Taufik Budi Nurcahyanto