SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Isu dugaan intimidasi yang dialami warga di lereng Gunung Telomoyo terkait rencana proyek geothermal mendapat tanggapan tegas dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro, membantah keras tudingan tersebut.
"Kami tidak pernah melakukan intimidasi lho," kata Sukendro menjawab warga usai audiensi dengan massa yang tergabung dalam Barisan Masyarakat (Barmas) Kabupaten Semarang, di Kantor Bupati Semarang, Senin (26/10/2026).
Bantahan ini disampaikan Sukendro sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Barmas Kabupaten Semarang, Nadirin. Dalam aksinya, Nadirin mengungkapkan bahwa warga telah menerima tekanan dari sejumlah perangkat desa terkait rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tersebut.
Nadirin menyebut, oknum perangkat desa menakut-nakuti warga dengan menyebut proyek geothermal sebagai proyek nasional yang tidak mungkin dilawan. Tidak hanya itu, warga juga diresahkan dengan adanya penebangan pohon untuk akses alat berat serta penawaran ganti rugi lahan yang dinilai sangat murah, yaitu sekitar Rp7.000 per meter persegi.
"Banyak dari perangkat entah itu dari kadus, dari RW, dari perangkat desa mengatakan bahwa ini proyek nasional tidak mungkin kamu melawannya. Kami juga mendapat informasi ada warga yang ditawari ganti rugi sangat tidak layak," ungkap Nadirin.
Sebelumnya, Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, menyatakan telah meminta agar aktivitas proyek geothermal di Gunung Ungaran dan Telomoyo dihentikan sementara waktu hingga gelaran Pilkades selesai.
"Kita sepakat minta dihentikan sementara waktu dan nanti setelah selesai Pilkades baru akan kita rapatkan bersama-sama," ujar Ngesti.
Ngesti juga menegaskan bahwa saat ini Pemkab Semarang tengah fokus pada pelaksanaan Pilkades serentak yang akan digelar pada 14 Desember 2026. Oleh karena itu, ia meminta agar situasi tetap kondusif dan tidak ada pihak yang melakukan provokasi.
"Silakan menyampaikan aspirasi, kami sangat terbuka. Mari kita diskusi bersama-sama untuk kebaikan Kabupaten Semarang," ujarnya.
Terkait tuntutan warga agar Bupati Semarang menerbitkan surat resmi penolakan geothermal ke Presiden, Sekda menyatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut. Pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ESDM secara berjenjang.
Meski begitu, warga yang tergabung dalam Barmas menegaskan tetap akan mengawal tuntutan mereka. Mereka berencana menggelar upacara dan konsolidasi di Telomoyo pada peringatan Hari Sumpah Pemuda besok, sebagai bentuk penolakan yang berkelanjutan.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
