SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Gelombang penolakan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal di Gunung Ungaran dan Telomoyo kembali bergulir. Massa yang tergabung dalam Barisan Masyarakat (Barmas) mendatangi Kantor Bupati Semarang, Senin (26/10/2026). Mereka menuntut Bupati bersikap tegas dan meneruskan aspirasi penolakan langsung kepada Presiden.
Ketua Barmas, Nadirin, menegaskan bahwa pihaknya tidak datang untuk berdiskusi, melainkan menyampaikan tuntutan rakyat. Ia meminta Bupati segera membuat surat resmi yang berisi empat tuntutan warga, tanpa harus menunggu rapat pemerintahan yang berbelit-belit.
"Sudah kami paksa agar dibuatkan surat itu, tapi ternyata beliau tetap kekeh tidak mau membuat surat dari tuntutan kami. Saya sampaikan bahwa acara ini bukan diskusi, tapi penyampaian aspirasi dan tuntutan," tegas Nadirin.
Nadirin memaparkan empat poin tuntutan tersebut. Pertama, menolak eksplorasi panas bumi di seluruh Indonesia. Kedua, mencabut SK Menteri ESDM Nomor 134. Ketiga, merevisi Undang-Undang Panas Bumi. Keempat, mendesak Presiden mereshuffle Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
"Kami hanya menyuarakan keresahan warga Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Grobogan, dan Demak. Kalau sikap Bupati masih seperti ini, ya percuma," ujarnya kecewa.
Kekecewaan juga disampaikan oleh Sesepuh Kabupaten Semarang, Sutarno. Ia menilai jawaban Bupati terlalu politis dan belum menyentuh kehendak masyarakat yang menginginkan proyek tersebut segera dibatalkan. Menurutnya, penolakan ini bukan sekadar soal lingkungan, melainkan menyangkut penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokal.
"Itu tradisi orang Jawa, hormat kepada leluhur. Kita tidak mistis, tapi kita memberikan hormat melalui bunga-bunga ini. Kabupaten Ungaran itu tempatnya para leluhur," ujar Sutarno usai melakukan aksi teatrikal di depan Kantor Bupati.
Sutarno mengibaratkan gunung sebagai paku bumi yang tidak boleh semena-mena dibor. Ia menegaskan, tidak ada alasan lain bagi warga selain proyek ini harus dibatalkan demi menjaga keseimbangan alam dan menghormati sejarah leluhur.
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah fokus menggelar Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 14 Desember 2026. Untuk meredam gejolak, ia menyatakan telah meminta agar aktivitas proyek geothermal dihentikan sementara waktu.
"Terkait kegiatan geothermal di Gunung Ungaran, kita sepakat kita minta dihentikan sementara waktu dan nanti setelah selesai Pilkades baru akan kita rapatkan bersama-sama. Yang di Telomoyo juga kami minta dihentikan sementara agar Pilkades berjalan aman dan kondusif," ujar Ngesti.
Terkait surat resmi dari Kementerian ESDM, Ngesti berdalih hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen apa pun. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut ke Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian ESDM secara berjenjang.
"Secara resmi surat dari Kementerian ESDM hingga saat ini kami belum menerima. Kami sangat terbuka terhadap aspirasi warga, mari kita diskusi bersama-sama," pungkasnya.
Meski telah dijanjikan penghentian sementara, warga menegaskan perjuangan belum usai. Mereka berencana menggelar upacara dan konsolidasi di Telomoyo pada peringatan Hari Sumpah Pemuda besok, sebagai bentuk penolakan yang berkelanjutan.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
