Bupati menyebut, dari kenaikan NJOP yang direncanakan, potensi penerimaan PBB bisa bertambah Rp3,8 miliar. Namun, dengan pembatalan, target pendapatan berkurang dari Rp88 miliar menjadi Rp84,5 miliar.
Meski begitu, ia optimistis kekurangan itu bisa ditutup dari sumber lain yang tidak membebani masyarakat secara langsung. “Kami akan maksimalkan investasi dan potensi lain,” katanya.
Ia juga menginstruksikan camat, lurah, dan kepala desa untuk segera menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat.
“Nanti warga bisa dapat informasi pasti, supaya tidak salah paham,” tambahnya.
Bupati menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan arahan pusat, mempertimbangkan situasi lokal, dan demi kepentingan warga.
“Dasarnya adalah surat edaran Mendagri, kondisi yang harus tetap kondusif, dan faktor ekonomi,” tutupnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
